DREAMERS.ID - ICC (International Criminal Court) atau Pengadilan Kriminal Internasional jadi perhatian dunia pasca mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu. Tak hanya Putin, tapi Komisaris Kepresidenan Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova juga mendapat surat penangkapan.
"Ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Presiden Putin dan Maria Lvova-Belova memikul tanggung jawab pidana atas deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina dari wilayah pendudukan ke Rusia, yang melanggar hukum," kata jaksa ICC Karim Khan.
Melansir CNN Indonesia, ICC mengeluarkan perintah penangkapan setelah mendapat laporan jika Rusia melakukan deportasi anak-anak Ukraina korban perang ke negaranya di luar ketentuan hukum internasional. Sehingga menganggap Putin sebagai penjahat perang di Ukraina.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Presiden Rusia Dimitry Medvedev mengancam akan mengirimkan rudal hipersonik untuk menghancurkan markas ICC di Den Haag, Belanda.
"Para hakim ICC bersemangat dengan sia-sia. Lihatlah, kata mereka 'kami berani dan kami mengangkat tangan melawan negara nuklir terbesar tanpa membahayakan kami sendiri.' Aduh, tuan-tuan. Semua orang berjalan di bawah (kehendak) Tuhan dan rudal," ujar Medvedev dalam channel Telegram, seperti dikutip dari The Newsweek.
Baca juga: Ternyata Satu Telepon Dari Xi Jinping Bisa Akhiri Perang Rusia-Ukraina?
"Sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal hipersonik 'Onyx' yang ditargetkan dari kapal perang Rusia di Laut Utara ke gedung pengadilan Den Haag," ia menambahkan."Pengadilan itu hanya organisasi internasional yang menyedihkan, bukan populasi dari negara-negara NATO. Itu sebabnya mereka tidak akan memulai perang. Mereka akan takut," tutur Medvedev. "Tidak ada yang akan merasa kasihan pada mereka. Jadi, para hakim pengadilan, lihat baik-baik ke arah langit,"
Ditambahkan lagi, Kremlin menyatakan keputusan ICC itu secara hukum batal karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut. Terlebih, Rusia bukan anggota ICC sehingga keputusan itu tidak ada artinya bagi Rusia.
"Rusia bukan pihak Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.
(rei)
