DREAMERS.ID - Isu terkait dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa yang dilakukan oleh Marugame Udon dan Pizza Hut masih terus menjadi sorotan netizen. Pasalnya dua restoran tersebut termasuk dalam resto yang difavoritkan.
Melansir laman CNN Indonesia, awal mula investigasi dilakukan saat sebuah kopi surat elektronik diterima oleh beberapa media. Dalam surat yang tertulis tanggal 4 April 2016 tersebut diketahui dikirim oleh seorang petugas bagian penjualan di Sriboga Food Group, pemilik jaringan restoran Marugame Udon, Pizza Hut Indonesia, Pizza Hut Delivery (PHD), dan The Kitchen by Pizza Hut.
Dalam surat diketahui kalau bagian penjualan telah meminta izin kepada bagian jaminan mutu quality assurance) untuk memperpanjang masa kedaluwarsa bahan sukiyaki tare dan saus tempura yang diketahui datang pada bulan Mei 2015 dan siap untuk memenuhi kebutuhan Juni-Juli 2015.
Lebih lanjut, ternyata perpanjangan tersebut hendak dilakukan sebanyak tiga kali. Dari perpanjangan ternyata hal itu dapat menyelamatkan uang perusahaan sebesar Rp596 juta. Akan tetapi petugas jaminan mutu menolak perpanjangan masa pakai hingga tiga kali dari batas kedaluwarsa dengan alasan keamanan konsumen.
“Mereka mempertaruhkan risiko kesehatan konsumen,” ungkap seorang sumber CNNIndonesia.com.
Polisi pun sempat bertindak dengan menyelidiki isu dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa di restoran Marugame Udon di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada pertengahan April 2016 lalu. Saat pemeriksaan, ditemukan bonito powder atau bubuk untuk sup ikan dengan batas kedaluwarsa Desember 2015, yang diperpanjang masa pakainya menjadi Juni 2016.
Baca juga: Inilah Sederet Berita Yang Paling Sering Dibaca Dreamers Selama Sepekan Terakhir
Sementara itu, dari surat yang diterima ada pula daftar belasan jenis bahan pangan yang digunakan restoran yang dikelola Sriboga Food lainya, yakni Pizza Hut, dan PHD. Terdapat keterangan tanggal analisis atau waktu ketika mengambil keputusan masa pakai setelah dilakukan tes laboratorium.“Siapa yang bisa memastikan bahan-bahan yang digunakan layak konsumsi? Selama ini pemerintah lemah dalam mengawasai bahan-bahan makanan yang belum diolah,” ujar Agus.
Menurutnya, pada tahap sebelum melakukan pengolahan, baik produk impor dan lokal seharusnya diawasi secara ketat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
Dalam Pasal 19 juga disebutkan kalau pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang yang dihasilkan. “Ada tanggung jawab pemberian ganti rugi atau ancaman pidana yang tergantung pembuktian,” tutup Agus.
(dits/CNN)
