DREAMERS.ID - Isu reshuffle sedang merebak pesat untuk Kabinet Kerja Prsiden Jokowi. Awalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digadang jadi menteri, khususnya Menteri Dalam Negeri karena jabatannya akan usai Oktober mendatang setelah kalah di bursa Pilkada 2017 putaran kedua.
Isu ini makin jadi perhatian setelah Presiden Jokowi blak-blakan mengatakan bisa mengganti hingga mencopot menteri yang tak bekerja sesuai target pada pekan lalu. Menariknya, kini giliran menteri yang jabatannya digadang publik untuk Ahok angkat bicara.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, reshuffle adalah sepenuhnya kewenangan milik Jokowi. Hak prerogatif presiden itu membuat menteri mendapatkan jabatan untuk membantu mengelola negara.
Sehingga akhirnya, harus siap pula jika ternyata sudah tidak mendapatkan tugas tersebut karena beberapa pertimbangan. Ia pun menyebutkan dirinya siap jika termasuk salah satu yang harus meninggalkan jabatan menteri dan digantikan orang lain.
Baca juga: Menteri Tjahjo Kumolo Minta Maaf Bagikan Film Ilegal: Kalau Harus Bayar Siap Semampu Saya
"Reshuffle urusan Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden harus taat atas apa yang menjadi, apa yang diputuskan Presiden," kata Tjahjo mengutip Merdeka.Meski tak menyinggung isu Ahok sama sekali, politikus PDIP ini sempat menjelaskan jika posisi menteri berbeda dengan posisi pemimpin lain seperti gubernur, wali kota atau bupati yang menjadi kepala daerah.
"Tidak dengan Bupati, dia mengemban amanah yang pilihan masyarakat. Kalau menteri, kapolri yang pilih Presiden," terangnya.
(rei)
