DREAMERS.ID - Memang belum mendeklarasikan diri, namun sejumlah pihak memperkirakan Presiden Jokowi akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden di periode 2019-2024. Masih dua tahun lagi, namun sudah ada perkiraan tantangan-tantangan yang akan dihadapi sang petahana.
Melansir Berita Satu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq menyebut akan ada tiga isu sentral yang ‘menjegal’ Joko Widodo hingga Pilpres 2019, bahkan mulai dari sekarang. Tiga isu ini juga dikatakan akan ‘digoreng’ untuk menjatuhkan dan mengalahkan Jokowi nanti.
"Pertama adalah isu anti-Islam masih terus menyeruak termasuk di bawah. Jadi kalau saya turun ke bawah masih banyak ditemukan dari para kiai, ulama yang mempertanyakan Jokowi anti-Islam," ujar Maman.
Bukan tanpa alasan, isu tersebut mencuat karena sebagian orang menilai Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama. Padahal, menurut Maman, Jokowi tidak mengintervensi dan hal tersebut murni persoalan hukum.
"Bahwa Jokowi melakukan kriminalisasi dengan ulama bisa kita bantah. Jokowi sangat dekat dengan ulama, kiai dan beliau datang ke pesantren ormas NU dan Muhammadiyah," ungkap dia.
Baca juga: Resmi, Menhan Prabowo Sandang Bintang 4 Di Pundaknya
Isu kedua adalah masalah anggaran untuk tempat-tempat pendidikan Islam yang dianggap tidak mendapat porsi sesuai fungsi. Padahal, konstitusi memberikan amanat bahwa anggaran pendidikan 20 persen atau sekitar Rp 419 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekarang."Sementara madrasah, pesantren dan lain sebagainya dianggap tidak mendapat porsi sesuai fungsi dan tugasnya. Jokowi pun dituduh tidak pro-anggaran dengan umat Islam. Padahal tidak, hal ini telah ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas," ungkap dia.
Isu ketiga adalah persoalan yang kini tengah ramai dibicarakan. Karena dari isu yang berkembang, dana haji sebesar 100 triliun diminta untuk infrastruktur. Ia mengklaim telah mendorong Komisi VIII DPR secepatnya menetapkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) setelah UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditetapkan.
"Lucunya sebenarnya tanpa diminta presiden pun dana itu sudah dipakai sejak dahulu. Nah ini umat Islam ini bertanya mana akadnya mana sistem syariahnya kenapa kok dengan enak, dengan gampang?" papar Maman.
"Kita juga mempertanyakan termasuk partai di dalam pemerintah. Harus ada tranparansi dan sebagainya. UU juga memperbolehkan (penggunaan dana haji ini) tapi dengan persyaratan yang ketat itu soal anggran syariah dan bagaimana dana infratruktur bisa dipakai," pungkasnya.
(rei)
