DREAMERS.ID -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta atau Komite PK. Setelah mengumumkan lima nama yang masuk dalam tim tersebut, Sandi mengaku juga telah melaporkan dua kasus di era pemerintahaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya sudah menyampaikan ke Pak Bambang (Bambang Widjojanto, Ketua KPK DKI Jakarta) salah satu yang kami bahas di road to WTP. Adalah dua isu yang menjadi temuan BPK, dan sudah saya sampaikan juga," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI pada Kamis (4/5) sore.
Dari keterangan Sandi, dua kasus yang dilaporkan adalah pembelian lahan Cengkareng seluas 4,6 hektare untuk membangun rumah susun pada November 2015 oleh Dinas Perumahan DKI dari Toeti Soekarno yang disebut sebagai pemilik lahan. Lalu kasus kedua adalah pembelian lahan Rumah Sakit S Sumber Waras pada Desember 2014 oleh Ahok.
Baca juga: Momen Siwon Jadi Pembicara di Rangkaian KTT ASEAN Hingga Ketemu Wapres dan Mas Menteri
Kericuhan kemudian muncul saat BPK meenemukan lahan di Cengkareng senilai Rp 648 miliar ditambah pajak Rp 20 miliar tersebut ternyata telah ditetapkan Mahkamah Agung sebagai milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI.Sementara itu, lahan RS Sumber Waras seluas 3,6 hektare dibeli dengan harga Rp 755 miliar dengan mengacu nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi disebut menyalahi aturan. Dari hasil audit BPK menyatakan kalau pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras ada indikasi yang dapat merugikan negara Rp 191 miliar.
Sandi kemudian mengatakan kalau dua kasus itu sebagai anomali yang selalu terjadi di akhir tahun dimana anggaran diserap sangat besar untuk membeli lahan-lahan. Dan untuk mencegah hal tersebut terjadi maka Anies-Sandi membentuk tim percepatan penyerapan anggaran yang didampingi KPK DKI Jakarta
(dits)
