DREAMERS.ID - Tinggal beberapa hari lagi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berakhir. Dengan masa jabatan yang sedikit lagi selesai, Jokowi melarang para menteri yang ada di kabinet kerjanya untuk mengambil keputusan jangka panjang.
Bukan hanya menteri tetap, tapi kebijakan ini juga berlaku kepada menteri yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt).
"Sekarang ini enggak bisa karena sudah kita batasin. Sehingga hampir para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang. Kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung, melansir Liputan 6.
Baca juga: Agak Di Luar Nurul, Jokowi Ungkap Kaesang Telah Minta Restu Masuk PSI?
Seperti yang diketahui Presiden Jokowi telah menunjuk tiga menterinya untuk menjadi Pelaksana Tugas. Diantaranya adalah Menteri Dalam Negeti Tjahjo Kumolo menjadi Plt Menkumham, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk Plt Menko PMK.Selain dilarang untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang, Plt atau menteri juga harus melaporkan kepada presiden mengenai kebijakan yang ingin diambil dalam rapat terbatas.
Bukan tanpa alasan, Jokowi menghimbau agar seluruh menteri mendahulukan tugas-tugas internal yang hingga kini belum rampung.
(mnc)
