DREAMERS.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto disebut sempat membuat perjanjian politik. Meski dikonfirmasi beberapa pihak jika perjanjian itu dibuat untuk kepentingan Pilkada 2017 lalu, diyakini pula ada isinya yang berkaitan dengan Pilpres.
Hal ini turut dikonfirmasi oleh Sandiaga Uno yang mengamini keberadaan perjanjian tersebut, mengingat Sandiaga turut mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1).
Namun Sandiaga enggan menyampaikan jika isi perjanjian tersebut ada larangan untuk Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Sandiaga hanya mengatakan jika dalam perjanjian tertulis tersebut berkaitan dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana ia dan Anies maju sebagai kandidat, melansir Suara.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga.
Baca juga: Momen ‘Guncangan’ Prabowo Ke Anies, ‘Kalau Kontestasi Tidak Keras Namanya Bukan Pilihan Rakyat’
Sayangnya hal ini dibantah oleh tim Anies melalui Sudirman Said yang mengaku Anies tidak pernah membuat perjanjian semacam itu dengan Prabowo. Sudirman justru mengatakan jika Sandiaga Uno yang sebenarnya membuat perjanjian dengan Anies, bukan Prabowo."Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut," kata Sudirman. "Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya,"
"Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak dan berkali-kali saya diskusi jawaban beliau saya akan fokus mengurus Jakarta karena itu di Pemilu ini saya tidak ikut," kata Sudirman menegaskan kembali.
Menariknya, pihak Gerindra justru ikut membenarkan jika perjanjian antara Prabowo dan Anies tersebut memang ada. Tapi, materi perjanjian tersebut rahasia dan hanya menjadi konsumsi internal partai.
"Jadi kalau ditanya, apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk Gerindra dulu tapi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Selasa (31/1).
(rei)
