DREAMERS.ID - Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Jumat (4/4), memberhentikannya dari jabatannya karena penerapan darurat militer yang bersifat sementara pada bulan Desember.
Putusan tersebut, yang dibacakan oleh penjabat kepala pengadilan Moon Hyung Bae dan disiarkan langsung di televisi, berlaku segera, yang mengharuskan negara untuk mengadakan pemilihan presiden baru untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari, yang diperkirakan banyak pihak akan jatuh pada tanggal 3 Juni.
Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen agar tidak memberikan suara menentang keputusan tersebut, dan memerintahkan penangkapan politisi.
"Dampak negatif pada tatanan konstitusional dan dampak dari pelanggaran hukum oleh terdakwa sangat serius, sehingga manfaat dari perlindungan Konstitusi dengan memberhentikan terdakwa lebih besar daripada kerugian nasional akibat memberhentikan presiden secara besar-besaran," kata Moon Hyung Bae.
Pengadilan secara efektif mengakui semua tuduhan terhadap Yoon Suk Yeol, termasuk bahwa ia tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis untuk menghentikan pembatalan keputusan tersebut.
Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan bahwa pihaknya "dengan rendah hati menerima" putusan pengadilan tersebut, sementara Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama menyambutnya sebagai "kemenangan rakyat."
(fzh)
