DREAMERS.ID - Ahli Pangan, Lely Pelitasari menyebut tingkat konsumsi beras di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dipicu karena terganggunya sistem produksi pangan sebagai dampak Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras terus mengalami peningkatan. Selain itu, penurunan konsumsi juga terjadi karena kurangnya ketersediaan beras di pasaran.
Berdasarkan Inpres No.5/2015, Gabah Kering Panen (GKP) dihargai Rp 3.700 per kilogram di petani dan Rp 3.750 per kilogram di penggilingan. HPP untuk Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 4.600 di penggilingan dan Rp 4.600 di Gudang Bulog. Sedangkan, HPP beras adalah Rp 7.300 per kilogram.
"Secara rata-rata konsumsi beras kita menurun, karena harga beras tinggi terjadi karena suplai terbatas sementara demand meningkat atau suplai tetap demand meningkat, kalau demand pendekatannya kan konsumsi per kapita, konon konsumsi per kapita kita menurun, beras awal 139 kg per kapita turun menjadi 114 kilogram per kapita per tahun. Kalau di kota-kota banyak diganti pakai terigu, mie instan, artinya secara rata-rata konsumsi beras menurun," ujarnya saat acara Senator Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurutnya, masalah kekurangan pangan di negara-negara berkembang karena tidak seimbangnya rasio antara ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
Baca juga: Manfaat Beras untuk Kecantikan, Kulit Cerah Hingga Anti Aging
"HPP bisa tinggi sampai Rp 7.300, karena ongkos produksi di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang negara produsen lainnya karena sektor hulunya, walaupun petani bisa produksi dengan biaya murah tapi HPP ini patokan bagaimana level kesejahteraan petani terjaga, HPP tinggi konsumen rugi, HPP rendah petani yang rugi," jelas dia.Lely menyarankan agar pemerintah dapat memperbaiki sisi suplai kekurangan beras, harus jeli meningkatkan produksi. Diakuinya, saat ini pemerintah Jokowi - JK sudah melakukan perbaikan secara maksimal.
"Artinya sisi suplainya harus dibetulin, supaya harga memang terjangkau, HPP bisa masuk, produksi ditingkatkan, sebenarnya pemerintah sudah dalam trek yang betul, penambahan anggaran Kementan sudah dua kali lipat, perluasan areal, perbaikan irigasi hanya mungkin butuh edukasi masyarakat bahwa swasembada tidak instan ada proses tanpa harus pemerintah mengambil keputusan beresiko kepentingan masyarakat lebih luas, tinggal disampaikan dengan bijak," tutupnya.
