DREAMERS.ID - Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember kemarin dinilai rendah dan banyak yang memilih untuk golput. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan panggilan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Setelah ini panggil Bawaslu dan KPU untuk meminta laporan apa sebenarnya terjadi. Dan misal di Serang, Banten hanya 51 persen hadir, warga hampir setengah tidak hadir, atau mereka tidak tau atau tidak tertarik dengan pilkada," kata Yandri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).
Dia berharap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua belah pihak bisa mencarikan solusi. Tentu dengan terlebih dahulu mengkaji celah mengapa pilkada sepi. "Harus dibedah semuanya ini, padahal tujuan pilkada untuk pemimpin yang baik," tuturnya.
Baca juga: Hasil Akhir Quick Count Pilkada Serentak di 3 Wilayah Pemilu Gubernur Pulau Jawa
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui banyak laporan dari pasangan calon kepala daerah yang mengeluhkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pilkada serentak. Menurutnya UU tersebut menghambat jalannya pesta demokrasi."UU ini seolah menyandera untuk tidak sosialisasi masif dan alat kampanye dibatasi, dan lainnya. Ini perlu dievaluasi, sehingga pilkada 2017 partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi, dan kalau peraturan itu menghambat dalam maksimalkan pilkada. Segera revisi UU dan seluruh peraturan KPU," tandasnya. [ren]
