DREAMERS.ID - Uji coba program diet kantong plastik dengan cara berbayar mulai digalakkan pada 17 kota di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Berdasarkan diskusi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan YLKI diputuskan untuk tahap awal, plastik berbayar ditawarkan dijual dengan harga Rp 200 per kantong plastik.
Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai usulan harga tersebut terlalu murah diterapkan di Ibu kota. Djarot meminta agar tiap kantong plastik harus dibanderol dengan harga Rp 5.000 untuk retail modern dan Rp 500 untuk di pasar tradisional.
Menanggapi hal tersebut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyatakan bahwa ekspektasi Djarot tak masuk akal untuk diterapkan. Menurutnya kalau Djarot memaksa, maka alokasi dana yang dibebankan pada konsumen tersebut harus jelas.
"Dikembalikan ke Pak Djarot, background-nya untuk apa? Kalau bagi konsumen masak belanja Rp 3 ribu, plastiknya Rp 5 ribu kan enggak masuk akal. Jadi ini kan memang duitnya untuk apa? Jadi harus ada kejelasan. Kan kalau itu dibebankan ke konsumen, terus konsumen tidak ada kejelasan benefitnya apa," kata Sudaryatmo, Minggu (21/2).
Sudaryatmo menilai bahwa penerapan harga kantong plastik harusnya dibuat bertahap. Jika saat ini seharga Rp 200 ternyata tak bisa mengurangi konsumsi plastik, maka bisa dinaikan. "Harganya dinaikan sampai pada titik tertentu sampai efektif sesuai evaluasi. Kan tujuannya mengurangi sampah," ujarnya.
Baca juga: Kantong Plastik Belanjaan Sudah Tidak Gratis Per 1 Maret di Sejumlah Ritel Ini
Sudaryatmo menjelaskan bahwa harga kantong plastik Rp 200 baru saja diterapkan. Maka sejauh ini belum bisa dilakukan evaluasi apakah efektif atau tidak.Selain itu dia juga menegaskan bahwa seharusnya tak hanya konsumen yang diberikan edukasi diet kantong plastik. Lebih dari itu penjual barang dan produsen plastik harus turut bertanggung jawab atas melimpahnya sampah plastik.
"Itu kan kalau undang-undang sampah, itu tanggung jawab produsen untuk menarik kembali kemasan sampah itu. Tapi selama ini kan produsen tidak melakukan kewajiban itu, itu yang harus dituntut. Kalau pemerintah mau jujur, ini bagian kesalahan pemerintah yang terlalu longgar memberikan karpet merah terhadap investasi di bidang plastik. Di banyak negara kan ada pembatasan yang cukup ketat soal industri plastik," ungkapnya.
Berdasarkan pengamatannya juga, kebanyakan penjual yang selalu menyuguhi para konsumen dengan kantong plastik. Hal itu menjadi kebiasaan yang dilakukan meski konsumen belum tentu membutuhkannya. "Harusnya seperti di luar negeri, kalau konsumen enggak minta ya enggak dikasih," pungkasnya. [dan]
