DREAMERS.ID - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pemerintah harus segera menghentikan Ujian Nasional (UN). UN dianggap sebagai program pendidikan yang mengajarkan kecurangan kepada siswa.
"Sementara jangan ada UN dulu lah, karena UN itu ajarkan anak belajar curang. Kalau dari kecil mereka curang maka sampai besar curang. Itu jadi bibit-bibit korupsi," kata Febri di Kantor ICW.
Menurut Febri, pemerintah harus mulai melakukan pembenahan di internal pendidikan. Misalnya memperbaiki fasilitas sekolah hingga kualitas guru. Dia menyebut, rendahnya kualitas guru menjadi pemicu utama terjadinya kecurangan saat UN berlangsung. Kendati anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat terbilang cukup besar yakni selama ini berkisar pada Rp 500 triliun.
Baca juga: UN 2020 Resmi Dibatalkan, Diganti Nilai Rapor Jadi Standar Kelulusan?
"Kecurangan UN ini terjadi kenapa? Karena sekolah itu secara standar tidak bisa, tidak mampu, banyak standar tidak terpenuhi akhirnya muridnya tidak punya kemampuan menjawab soal. Karena tidak bisa jawab soal, dia cari ke yang lain. Cari bocoran. Dan sekolah juga takut kalau muridnya di bawah standar, ikut UN standar nasional, yang soalnya susah-sudah, akhirnya ikut bantu. Akhirnya terjadinya kecurangan sistematis yang terus menerus, terstruktur dan masif itu," jelas Febri.Tak hanya itu, Febri menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyentuh sistem pendidikan di Tanah Air. Pendidikan anti korupsi dianggap mampu menumbuhkan jiwa generasi muda anti korupsi.
"Kalau pendidikan anti korupsi itu cukup learning by doing saja. Kalau bahasa Jokowi revolusi mental. Ajak saja anak bermain terus nanti sambil belajar pendidikan anti korupsi," tandasnya.
(rei)
