DREAMERS.ID - Dalam debat pilkada putaran pertama yang diselenggarakan KPU DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Jumat (13/1) malam, cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno sempat menyampaikan data kenaikan jumlah penumpang Transjakarta.
"Kami lihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya. Tapi dari segi jumlah penumpang, masih naiknya hanya 6 persen," ungkap Sandiaga.
Namun, penyataan tersebut langsung dikoreksi oleh humas PT Transjakarta, Wibowo. Ia menyatakan kalau jumlah kenaikan penumpang bukanlah 6 persen melainkan 20 persen.
"Pelanggan kami naik 20 persen lebih dibandingkan 2015 lalu," kata Wibowo, kepada Kompas.com, Sabtu (14/1).
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan tercatat data pelanggan Transjakarta pada tahun 2016 sebesar 123,73 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2015, jumlah penumpang Transjakarta 102,95 juta orang. Dengan demikian, terhitung kenaikan pelanggan sebesar 20,78 juta orang.
Baca juga: Momen Siwon Jadi Pembicara di Rangkaian KTT ASEAN Hingga Ketemu Wapres dan Mas Menteri
Sementara itu, pembahasan data kenaikan Transjakarta yang diungkap Sandiaga dalam debat untuk menjawab pertanyaan cawagub nomor pemilihan dua, Djarot Saiful yang mempertanyakan program moratorium mobil mewah yang dicanangkan oleh Sandiaga, dimana mobil mewah dilarang masuk ke Jakarta.Pasangan Anies Baswedan itu lantas menjelaskan tujuan dari programnya untuk mengajak orang kaya agar mau menggunakan transportasi umum dalam kesehariannya. Mereka juga ingin mengubah pola pikir bagaimana kelas menengah yang menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum.
Namun, Djarot menilai bahwa program tersebut bukanlah solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Ia menegaskan kalau sistem transportasi di Jakarta menggunakan subsidi silang. Seperti diketahui, subsidi tiket bus Transjakarta sendiri berasal dari pajak mobil mewah yang dilarang Sandiaga.
Menurutnya, cara pasangan Anies Baswedan tersebut untuk merangkul orang kaya agar naik transportasi umum seharusnya bukan dengan cara seperti itu. Melainkan dengan menerapkan jalan berbayar atau ERP.
(dits/Kompas)
