DREAMERS.ID - Masih menjadi isu yang hangat, yaitu tentang dugaan aksi penyedapan yang dikhwatirkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akibat pengungkapan adanya sebuah bukti transkrip pembicaraan dirinya dengan ketua MUI dalam persidangan kasus Ahok pada Selasa (31/01) lalu.
Terkait dengan dugaan ini, SBY pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan serta para penegak hukum untuk mengusutnya jika benar telah dilakukan aksi penyadapan. Pemerintah pun akhirnya angkat bicara.
Dimulai dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan, pemerintah tak mungkin menyadap SBY. Menurutnya, pemerintah juga tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan penyadapan. "Kami tidak intervensi penyadapan, kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, polisi, jaksa agung, itu dalam rangka penegakan hukum," tambahnya, mengutip cnnindonesia, Kamis (2/2).
Baca juga: AHY Resmi Jadi Penerus Takhta Demokrat Sebagai Ketum, Begini 3 Tugas Terakhir Dari SBY
Selanjutnya bantahan juga datang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ia mengatakan bahwa penyadapan tidak dibenarkan oleh undang-undang, kecuali dilakukan oleh KPK, Badan Intelijen Negara, dan penyidik dalam rangka penegakan hukum. Rudiantara telah melakukan pengecekan ke sejumlah lembaga negara terkait dugaan penyadapan tersebut.Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri juga turut membantah adanya tindakan penyadapan yang dilakukan kepada ayah dari Cagub paslon nomer 1 itu. BIN melalui keterangan resminya menyatakan tidak punya sangkut paut dengan apa yang dinyatakan kuasa hukum Ahok.
Deputi VI BIN Sundawan Salya juga menegaskan bahwa BIN punya kewenangan untuk melakukan penyadapan tetapi hanya dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen sesuai aturan undang-undang. Begitu juga yang dinyatakan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, dirinya sama sekali tidak tahu soal dugaan penyadapan yang dikhawatirkan SBY.
(tys/cnn indonesia)
