DREAMERS.ID - Pada Rabu (01/02) Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta. Dalam acara tersebut ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, yang mengaku punya bukti percakapan telepon antara SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin tanggal 6 Oktober 2016.
SBY lantas menyebut bahwa bukti tersebut didapat dari penyadapan secara ilegal. Menurutnya, tindakan itu merupakan political spying atau bermotif politik, ia pun meminta salinan transkrip pembicaraan diberikan padanya agar tidak ada rekayasa.
Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Ahok, I Wayan Sidharta menyesalkan pernyataan SBY soal penyadapan. Ia mengatakan, SBY harusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan karena dugaan penyadapan tersebut bisa memperkeruh suasana.
"Pak SBY Presiden kita dua kali, kenapa dia bicara seolah-olah ada penyadapan yang dikatakan oleh pengacara. Ada enggak pengacara mengatakan," ujar Wayan, Kamis (02/02) mengutip Viva.
Baca juga: Jika Ditugaskan Megawati Ahok Siap Lawan Ridwan Kamil Di Pilkada Jakarta?
"Harusnya dia menjaga kehormatan itu dengan cara jangan membuat gaduh suasana. Tidak pada tempatnya. Misalnya membuat pernyataan yang faktanya kuat, jangan bicara kemungkinan, jangan bicara sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi adalah soal-soal penyadapan, Pak SBY mengatakan seolah-olah ada penyadapan, kan gitu," lanjutnya.Wayan menuturkan saat dugaan penyadapan dilakukan, pihaknya belum menjadi penasihat hukum Ahok. Sehingga hal tersebut tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh tim pengacara.
"Mohon maaf, kapan pengacara itu memperoleh surat kuasa, kapan surat kuasa pengacara, lalu kapan kejadian itu. Telepon Pak SBY tanggal berapa, lalu itu bulan apa, kita belum jadi penasihat hukum, gimana mau menyadap," terangnya.
(dits)
