DREAMERS.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru dipimpin oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dinilai kurang transparan terutama kepada media. Tak pelak, perilaku ini pun kerap dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Melansir Berita Satu, Pemprov DKI Jakarta kini membatasi pertanyaan yang diajukan untuk gubernur, bahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga mulai menghindari wartawan.
Yang paling dibicarakan adalah bungkamnya Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati ketika ditanya soal reklamasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah juga mengelak ketika ditanya perihal PKL Tanah Abang.
"Nanti dahulu. Besok. Rapatnya sudah. Nanti dahulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," ujar Andri di Balai Kota, Kamis (2/11).
Beberapa rapat yang biasanya dilakukan terbuka pun kini diperintahkan tertutup bagi media. Salah satunya adalah rapat pengarahan gubernur kepada SKPD terkait dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk APBD 2018 yang dilaksanakan, Rabu (1/11) kemarin.
Baca juga: Respon Anies dan Ganjar yang Kompak Akan Maju Gugatan Ke MK
Perubahan pertama kali dimulai ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melarang wartawan mewawancarainya di depan ruangannya di Lantai 2 Gedung Blok B. Ia mengarahkan agar wawancara hanya dilakukan di Balairung. Alasannya, di Balairung background untuk muncul di televisi lebih baik daripada di depan ruangannya. "Jadi supaya bagus di tv-nya juga, di bawah (wawancaranya). Ini the last saya lakukan (wawancara) di sini (lantai 2)," katanya saat itu.Padahal di era Ahok-Djarot, mereka bersedia melakukan wawancara di mana pun dan menjawabnya. Sederet rapat pun boleh dihadiri media dan diunggah ke Youtube Pemprov. Kini beberapa pertanyaan yang diajukan media harus disaring dan dibagi antara dijawab oleh Anies atau Sandi.
Namun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta, Dian Ekowati membantah Pemprov DKI mulai tertutup kepada media. Dian mengatakan, pihaknya hanya melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan wawancara kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian, mulai saat ini wawancara hanya dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan, yakni Balairung.
"Itu hanya semata-mata agar lebih tertib dan tertata rapi kan. Sekarang memang di Balairung," ujar Dian, Jumat (3/11).
(rei)
