DREAMERS.ID - Belakangan masyarakat membicarakan tentang anggaran honor untuk anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pada rancangan draf yang belum dibahas di DPRD DKI Jakarta hanya Rp2.3 miliar, kini Gubernur Anies Baswedan memasukkan anggaran honor sebesar Rp28 miliar.
Sadar dikritisi banyak pihak, Anies Baswedan mengatakan ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana dari perusahaan swasta. Ia pun meminta wartawan untuk membandingkan pembiayaan gubernur yang dulu dengan sekarang.
“Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11).
Memang Gubernur Anies tidak menegaskan yang dimaksud dengan ‘dulu’ apakah staf Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, namun ia memastikan penggunaan dana APBD ini untuk gaji timnya yang 100% kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.
Salah seorang mantan staf Ahok, Rian Ernest pun angkat bicara dan menyayangkan pernyataan Anies Baswedan tersebut. Ia mengatakan jika dirinya dan staf lainnya kala itu tidak digaji oleh perusahaan swasta dan menyesalkan hal tersebut keluar dari mulut gubernur yang ketika kampanye mengedepankan dialog.
Baca juga: Sudah Resmi Daftar, Ini Dia Tiga Paslon Yang Akan Berlaga Di Pilkada Jakarta
"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," kata Rian yang merupakan staf Ahok di bidang hukum dulunya."Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu, padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu," ujarnya.
Rian yang bekerja sebagai staf Ahok selama 2 tahun itu mengatakan dirinya dan staf lainnya dibayar Ahok dari uang operasional gubernur DKI, bukan oleh pihak swasta. Ketika pertama kali resmi menjadi staf, dirinya langsung diminta membuat rekening Bank DKI agar proses transfer lebih mudah karena langsung dari biaya penunjang operasional gubernur yang ada dalam APBD.
"Kami (staf) ini digaji setiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu. Saya sendiri waktu itu digaji Rp 20 juta per bulan," ujarnya.
"Awalnya itu saya ikut daftar seleksi yang dibuka sama Pak Ahok, setelah itu diwawancara dan kemudian magang selama lebih kurang enam bulan. Ketika magang selesai dan kinerjanya bagus juga tenaganya dibutuhkan gubernur, langsung bisa jadi stafnya," ujar Rian.
(rei)
