DREAMERS.ID -Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan fasilitas pedagang kaki lima ( PKL) untuk berjualan di Jalan Jatibaru, Stasiun Tanah Abang memicu pro dan kontra. Bahkan muncul petisi online yang telah ditandatangani oleh 30 ribu warga terkait dengan kebijakan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menantang balik warga yang menandatangani petisi online untuk meramaikan kawasan Tanah Abang. Ia juga ingin mengundang orang-orang tersebut untuk berdiskusi bersama dengan harapan mereka memberi solusi.
"Membikin ramai Blok G. Jadi mungkin yang 33 ribu itu nanti saya akan tugaskan khusus untuk membuat kegiatan menarik crowd fuller ke Blok G. Saya pikir ada Asian Games, ada merchandise yang akan dijual, kayaknya bagus. Kayak Asian Para Games yang elang bondol itu mungkin mereka bisa," kata Sandiaga di Johar Baru, melansir detikcom, Jumat (29/12).
"Nanti kita akan undang mereka (mereka yang menandatangani petisi online) agar mereka berikan alternatif solusinya yang seperti apa. Karena yang sekarang kita pantau dari data awal alhamdulillah seperti yang tadi saya kasih tahu. TransJ sudah tembus 13 ribu, berarti integrasinya jalan dan yang 400 itu alhamdulillah usahanya naik," jelasnya.
Baca juga: Momen Siwon Jadi Pembicara di Rangkaian KTT ASEAN Hingga Ketemu Wapres dan Mas Menteri
Sandi lantas meminta ide dari warga agar pembeli bisa meramaikan Blok G Tanah Abang. "Iya, saya pengin penataan yang sementara juga karena ini sistemnya pop up. Kita mengharapkan ini bisa jadi sebuah kolaborasi, jadi bukan yang kemarin saja yang sudah suka happy, tapi yang belum juga dapat solusi," lanjutnya.Sebagai informasi, petisi di situs change.org terkait dengan penataan PKL Tanah Abang dibuat untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar di Tanah Abang. Petisi akan dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyied Baswedan dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Tanah Abang dengan melakukan penutupan Jalan Jatibaru Raya sejak tanggal 22 Desember 2017 telah mencederai hukum yang berlaku tentang Jalan (UU No. 22 Tahun 2009 - UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN )," demikian isi surat petisi tersebut.
(dits)
