DREAMERS.ID - Disebut tahun ini memiliki angka yang lebih tinggi, beberapa daerah seperti Pemkot Surabaya yang berada di bawah kepemimpinan Tri Rismaharani menyatakan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Alasannya, melansir CNBC Indonesia, karena menggunakan dana APBD yang terbatas. Hal ini pun direspon oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan sudah ada peraturan soal THR, sehingga sudah jadi kewajiban daerah untuk memberikannya pada para PNS.
"Itu kan pegawai daerah, memang sudah sejak awal seperti dikatakan Kemenkeu sudah dianggarkan jadi harus disiapin," kata JK, Kamis (7/6).
Sebelumnya, Wali Kota Risma merasa keberatan jika dana THR PNS diambil dari APBD. Apalagi jika nominal yang harus dikeluarkan cukup besar. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masak pakai APBD," ungkap Risma
Baca juga: JK Resmi Dukung AMIN, Apa Respon Ganjar dan Prabowo?
Namun hal itu kembali dikomentari oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengingatkan kbebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Kemendagri sudah melalui hasil rapat koordinasi Kemendagri bersama pemda dan DPRD."Wong itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah pada saat kami rakor kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," ucap Tjahjo.
Disusul pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang telah memberikan penjelasan secara khusus pada Risma soal pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS di tahun ini. Ia juga langsung menelepon seluruh pemimpin pemerintah daerah demi menjelaskan masalah ini.
"Saya sudah bicara dengan Ibu Risma tadi pagi. Sudah confirmed," kata Sri Mulyani usai acara World Bank di Jakarta, Rabu (6/6). "Saya tadi sudah berkomunikasi [juga] dengan Pak Mendagri dan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sudah melakukan inventarisasi kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten. Kita telpon satu-satu kita cek satu-satu,"
(rei)
