DREAMERS.ID - Kasus PLTU Riau-1 kini tengah menjadi sorotan publik, pasalnya KPK tengah gencar memriksa orang-orang yang terlibat didalamnya. Kasus ini dapat dirunut dari terlibatnya Blackgold Natural Resource Limited (Blackgold).
Johanes B Kotjo merupakan pria kelahiran Semarang 10 Juni 1951. Ia adalah bos perusahaan tekstil Apac Group. Johannes juga diketahui menjadi pemegang saham Blackgold Resources Limited yang bergerak di bidang energi. Di era 1990- an, Johannes pernah diketahui menjalin hubungan bisnis dengan anak mantan Presiden Soeharto Bambang Trihatmojo.
Di perusahaan ini, Johannes diduga menjadi pemilik saham tapi kemudian dibantah Executive Chairman dan Chief Executive Officer Blackgold Natural Resources Limited, Philip Cecil Rickard.
Selain itu, namanya pernah masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia tahun 2016 versi Majalah Globe Asia. Total kekayaan Johannes saat itu ditaksir mencapai US$267 juta.
Pada 24 Januari lalu, Blackgold mengumumkan menerima Letter of Intent (LoI) atau surat minat dari PLN dalam rangka perjanjian jual beli listrik atau power purchasment agreement (PPA). PPA menjadi penting bagi perusahaan yang hendak membangun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) agar listriknya terjual ke PLN.
Terkait itu, seperti dilansir IDN Times, kuasa hukum tersangka korupsi proyek PLTU Riau-1, Fadli Nasution membenarkan kliennya, Eni Maulani Saragih, memberikan uang senilai Rp 2 miliar untuk Munaslub Partai Golkar. Munaslub itu digelar pada Desember 2017 untuk memilih Ketua Umum pengganti Setya Novanto.
Hasilnya, terpilihlah Airlangga Hartarto sebagai ketum baru. Ketika itu, ia berjanji akan membenahi citra partai berlambang pohon beringin tersebut yang sudah kadung buruk akibat kelakuan Novanto. "Iya, memang benar (ada aliran dana Rp 2 miliar)," ujar Fadli, Senin (27/8).
Aliran dana tersebut, kata Fadli diberikan atas instruksi dari ketum pada periode tersebut yakni Setya Novanto. Fadli bahkan menyebut kliennya tidak mungkin berinisiatif sendiri dengan memberikan dana untuk kegiatan tersebut.
Fadli menyebut apa yang dilakukan oleh kliennya semata-mata hanya mengikuti instruksi Ketua Umum Golkar, partainya bernaung saat ini. Ketum Golkar yang dimaksud adalah Setya Novanto.
Instruksi yang diberikan oleh Novanto sederhana namun bermakna dalam, yakni "mengamankan" proyek PLTU Riau-1. Maksud kata mengamankan di sini yaitu termasuk menggunakan koneksinya ke PLN dan meminta uang suap kepada pengusaha Johannes Kotjo agar proyek PLTU Riau-1 bisa berjalan lancar.
"Pada saat proses itu berjalan, Bu Eni kan tidak bertindak sendirian. Ia hanya petugas partai yang punya ketua umum. Jadi, dia hanya mengikuti instruksi ketum dan ketumnya ya Pak Setya Novanto," kata Fadli secara blak-blakan.
Baca juga: Kata Setnov yang Rela Jual Rumah Lunasi Uang Pengganti Korupsi yang Dilakukannya
Itu sebabnya, Novanto dipanggil ke KPK pada Senin kemarin. Sebagai petugas partai, Eni kemudian berinisiatif membantu dana penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Desember 2017. Ia meminta kepada Johannes untuk menyediakan dana senilai Rp 2 miliar untuk kepentingan tersebut.Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah, tidak membantah kalau salah satu tujuan pemanggilan Novanto sebagai saksi untuk mengklarifikasi adanya dugaan aliran dana di proyek PLTU Riau-1, termasuk kalau ada kemungkinan mengalir untuk kontestasi politik.
"Oleh sebab itu, kami perlu memverifikasi dan mengklarifikasi mengenai informasi aliran dana, apakah itu digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka, kegiatan partai politik atau aliran dana terkait kontestasi politik," kata Febri yang ditemui malam ini di gedung KPK.
Ia menjelaskan penyidik tentu tidak akan menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima dari satu orang saksi. Sehingga, masih perlu diklarifikasi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah adanya dugaan aliran dana dari uang korupsi Eni Saragih untuk penyelenggaraan Munaslub pada tahun 2017 lalu. Menteri Perindustrian itu mengaku telah mengecek kebenaran informasi tersebut ke Ketua OC, Agus Gumiwang.
"Terhadap adanya dugaan dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan Pak Ketua OC, Agus Gumiwang, mengatakan tidak ada. Ketua panitia penyelenggara juga menyebut tidak ada (aliran dana). Bendahara Golkar juga menyebut tidak ada (aliran dana)," kata Airlangga di markas DPP Partai Golkar.
Disisi lain, Saat ditanyakan apakah ada aliran dana ke Dirut PLN, Sofyan Basir, kuasa hukum Eni, Fadli Nasution membantahnya. Walaupun, kliennya tidak menepis pernah bertemu dengan Sofyan.
"Yang kami catat pertemuan itu terjadi di lima tempat yakni BRI Lounge, Hotel Fairmont, gedung PLN, rumah Pak Sofyan, dan Wisma Arcadia," tutur Fadli. Setiap kali bertemu, Eni dan Sofyan kerap berbicara soal proyek PLTU Riau-1.
"Iya, kurang lebih (setiap kali bertemu) membahas isu itu," katanya lagi.
Menurut Fadli, tidak ada sanksi khusus dari Novanto bagi kliennya seandainya menolak instruksi agar 'mengamankan' proyek PLTU Riau-1. Tetapi, setiap keberhasilan yang ada, maka akan diberikan reward khusus. Apalagi, posisi Eni saat itu ada di Wakil Ketua Komisi VII yang mengurusi bidang energi.
(mdi)
