DREAMERS.ID - Satu dari total lima rangkaian debat capres 2019 baru saja dijalani paslon Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi Kamis (17/01) malam. Dalam kesempatan malam itu kedua paslon saling memberi gagasan dan beradu argumen tentang ‘Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme'. Melansir CNN Indonesia, mari lebih mengenal kompetensi paslon melalui cek fakta dari pernyataan paslon nomor 02, Prabowo-Sandi.
Menjawab soal kepastian hukum, Sandiaga Uno mengatakan lapangan kerja susah didapat dan peluang usaha susah dilakukan karena tidak ada kepastian hukum. Faktanya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2018 di angka 5,34 persen, membaik dibandingkan tahun lalu sebesar 5,5 persen.
Pernyataan Prabowo Subianto menyinggung soal perbedaan pendapat antar pejabat di bawah Jokowi soal impor beras sesuai dengan fakta. Pada pertengahan September 2018, Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan cadangan beras mencapai 2,4 juta ton masih mencukupi sehingga tidak memerlukan impor. Pada sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai Indonesia perlu mengimpor beras karena stok Bulog menipis dan mengantisipasi kemarau.
Prabowo mengklaim keterwakilan perempuan dalam susunan caleg Gerindra yang terbanyak, mencapai lebih dari 30 persen. Berdasarkan data KPU, presentase keterwakilan perempuan Gerindra mencapai 37 persen atau 213 caleg perempuan dari total 575 caleg.
Baca juga: Wajib Tahu! Ini Nama-nama 11 Panelis Debat Pertama Pilpres 2024 dari KPU
Saat bicara soal biaya politik tinggi, Prabowo Subianto menyinggung gaji gubernur Jawa Tengah yang hanya Rp 8 juta padahal Ia harus mengelola wilayah yang lebih besar dari Malaysia. Berdasarkan peraturan pemerintah RI no 109 tahun 2000 total pendapatan Gubernur di Indonesia sebesar Rp8.600.000 terdiri dari gaji pokok Rp3.200.000 dan tunjangan jabatan Rp5.400.000 juga biaya penunjang operasional yang jumlahnya berbeda tiap daerah.Sementara, berdasarkan data dari KBRI Kuala Lumpur, Malaysia memiliki luas 329,847 Km persegi. Sedangkan luas wilayah jawa tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik 2015-2017 hanya 32.544 Km persegi. Artinya, luas Malaysia hampir 10 kali lebih luas dari Jawa Tengah.
Prabowo mengatakan harus menggaji hakim begitu hebat supaya tidak terpengaruh sogokan, dan harus menguasai sumber ekonomi bangsa Indonesia agar lembaga penegak hukum bersih dan kuat. Faktanya, peningkatan kesejahteraan sudah dilakukan.
Misalnya, gaji pokok di luar tunjangan anggota Kepolisian yang ditingkatkan lewat PP Nomor 35/2015 menjadi berkisar antara Rp1,5 hingga Rp5,6 juta. Sementara hakim mendapat tunjangan sekitar Rp10 juta seperti diantur dalam PP Nomor 17/16. Namun sejak 2004 sampai 2018, KPK menjerat dua polisi, 18 hakim, dan 7 jaksa tersangka korupsi
(bef)
