DREAMERS.ID - Lima bulan berlalu sejak terjadinya gempa, tsunami dan likuifasi (pencairan tanah) yang melanda Sulawesi Tengah, pada September tahun kemarin. Wilayah tersebut saat ini masih berstatus darurat setelah pemerintah provinsi memperpanjang fase tersebut.
Fase darurat ini dijadwalkan akan berakhir pada pekan lalu, tetapi terjadi pertemuan yang melibatkan pemerintah provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pekerjaan Umum dan unit kerja Kementerian Perumahan dan pemangku kepentingan lainnya memutuskan untuk memperpanjang status tersebut hingga pada 23 April.
“Pada saat pertemuan, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil dan mengatakan kepada kami untuk memastikan huntara (hunian sementara) disediakan dengan berbagai keperluan, seperti listrik dan air bersih,” jelas Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola kepada Jakarta Post (21/02).
Wapres Jusuf Kalla menyetujui tentang memperpanjang transisi status bahaya, tambahnya. Fase memperpanjang situasi ini sudah ketiga kalinya. Fase bahaya pertama dilakukan pada September 29, dilanjutkan hingga Oktober 26. Dan diperpanjang selama 60 hari hingga Desember 25, lalu sampai pada Februari 23 dan saat ini diperpanjang hingga April 23.
Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askary mengungkapkan harapannya agar dengan perpanjangan situasi ini dapat berjalan efektif dan efisien, “Perpanjang demi perpanjang tetapi masih sama hasilnya, ini artinya juga menambah beban para korban selamat yang tersebar di 400 penampungan,” jelasnya.
Menurut rencana awal, total 1.200 huntara akan dibangun dalam dua fase. Namun, seperti yang dikatakan Jusuf Kalla kepada mereka untuk menyelesaikan 699 unit, tidak ada huntara tambahan yang akan dibangun. Dari 699 yang akan dibangun, 441 sudah siap. Sementara itu, 3000 rumah permanen telah direncanakan akan dibangun di wilayah Tondo, Palu Timur, dengan bantuan dari relawan Buddhis Tzu Chi.
(nino)
