DREAMERS.ID - Topik terkini yang kembali mencuat dari lingkaran pemerintah Presiden Jokowi adalah pemindahan Ibu Kota Negara. Bukan lagi sekedar wacana, Presiden Jokowi pun terang-terangan melakukan survei ke beberapa daerah yang dinilai berpotensi menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Namun pengamat Ekonomi dar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira, pemerintah ada baiknya memperhatikan sejumlah resiko yang menghadang pemindahan ibu kota sebelum merealisasikannya.
Melansir Liputan6, dengan telah diketahuinya beberapa lokasi yang jadi pilihan lokasi ibu kota baru nantinya, menjadikan lahan bagi para spekulan tanah yang berimbas pada biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi.
"Ini pada akhirnya bisa terkait beban utang pemerintah yang semakin membengkak," kata Bima.
Itu baru yang pertama, sedangkan resiko selanjutnya, diketahui salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi kemacetan. Hal ini dirasa kurang tepat karena pemindahan ibu kota sebenarnya bukan solusi terbaik.
Baca juga: Telah Diumumkan Jokowi, Kira-kira Mengapa Ahok Jadi Kandidat Kuat Calon Pemimpin Ibu Kota Baru?
"Ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Jumlah kendaraan dinas ynag berkurang tidak signifikan dibanding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga," tambahnya.Resiko ketiga adalah mampu meningkatkan inflasi. Pada kenyataannya, dengan adanya arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ini akan menimbulkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di kota yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota. Dan risiko keempat, pemerintah dinilai harus membangun ekonomi masyarakat yang akan menjadi ibu kota baru sebelum nantinya dipindahkan.
"Ketimpangan di ibu kota baru makin melebar imbas pendatang, karena mereka lebih mampu secara ekonomi, dibanding dengan penduduk lokal yang miskin," pungkasnya.
Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ini telah direncanakan sejak lama, bahkan Jokowi mengatakan keinginan ini telah muncul sejak era Presiden Soekarno. Ada pun rencana tersebut baru bisa dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Sebagai informasi, sebelumnya Bappenas telah mengungkapkan jika estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota negara bisa mencapai Rp 466 triliun.
(rei)
