DREAMERS.ID - Peredaran obat palsu ada banyak macamnya, namun tetap merugikan konsumen tentu saja. Beberapa kali terangkat kasus obat palsu ini meresahkan masyarakat dan kini terjadi di ratusan apotek yang menerima distributor obat palsu.
Melansir laman Detik, Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT Jaya Karunia Investindo (JKI) melakukan peredaran obat palsu dengna modus repackaging. Yaitu obat generic dikemas menjadi obat bermerk sehingga bisa dijual lebih mahal yang ternyata dilakukan pula pada obat kadaluwarsa.
Dalam kasus ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan telah membekukan izin operasional PBF PT JKI serta merekomendasikan pencabutan izin PBF PT JKI pada Kementerian Kesehatan.
Dan ternyata, pelaku yang adalah pemilik PBF PT JKI dan produsen obat palsu itu sempat terkena kasus serupa pada tahun 2018. Sayangnya dalam kasus ini BPOM tidak bersedia membuka daftar apotek yang disebut masuk dalam 197 apotek dalam distribusi obat palsu.
Meski begitu, BPOM memastikan menarik produk dari PBF JKI di Jabodetabek, melakukan verifikasi produk dengan produsen obat, memusnahkan produk palsu, dan melakukan pengawasan.
"Dapat kami tegaskan apotek adalah korban dari kejahatan seperti ini. Tidak perlu nama apoteknya kita share di luar. Sekali lagi, apotek ini merupakan korban. Kami tidak mau menyebut namanya," kata Plt. Direktur Pengawasan, Kemananan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zak Adiktif (ONPPZA) BPOM Rita Endang
"Karena dikonsumsi lama, masyarakat bisa tahu detail produknya misal kerapihan kemasan atau tingkat keruh pada produk obat sirup. Selain itu bisa cek label, nomer izin edar, tanggal kadaluwarsa produk. Jika masih curiga bisa ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami berharap masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam pengawasan dengan segera lapor jika produk yang mencurigakan," kata Rita.
Namun sebenarnya konsumen tergolong sulit membedakan obat asli atau palsu. BPOM harusnya bisa lebih peka. Di mana produsen dan PBF harus memberikan laporan tiap 3 bulan yang berisi kepada siapa obat dijual, berapa jumlahnya, harganya, tahapan produksi dan bahan baku. Begitu pula dengan pemilik apotek yang harusnya langsung curiga jika kemasan obat terlihat rusak atau ada perubahan harga yang misalnya lebih rendah dari biasanya.
"Agak sulit ya buat konsumen membedakan obat asli dan bukan, karena semua dianggap sama. Harusnya memang dari jalur distribusi dan BPOM yang pengawasannya bisa lebih peka. Tapi memang ada anjuran supaya masyarakat bisa membeli obat yang asli. Tentunya anjuran bisa dilaksanakan bila ada kesadaran dari masyarakat supaya tidak terjebak obat palsu. Ke depannya ada rencana penerapan QR Code pada obat supaya pengawasan bisa lebih baik," kata Vincent.
(rei)
