home_icon
SIGN IN
SIGN UP
Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda
Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda

Timbulkan Kecurigaan, Setuju Keseluruhan Amandemen UU 1945 Bisa Rubah Cara Dipilih dan Masa Jabatan Presiden?

Rabu, 16 Oktober 2019 09:48 by reinasoebisono | 1677 hits
Timbulkan Kecurigaan, Setuju Keseluruhan Amandemen UU 1945 Bisa Rubah Cara Dipilih dan Masa Jabatan Presiden?
Image source: Tagar.id

DREAMERS.ID - Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada Minggu (13/10) lalu menghasilkan jika keduanya setuju melakukan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Yang berkomentar adalah Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengingatkan jika rencana amandemen menyeluruh itu bisa menimbulkan kecurigaan. Ia mengatakan amandemen menyeluruh itu agar presiden kembali dipilih oleh MPR. Sehingga perlu momentum untuk mengamandemen seluruh konstitusi.

"Kan musti ada momentum, kalau ada kecurigaan ya sulit, nanti presiden dipilihnya MPR. Nah ini sulit sekali. Mungkin suatu saat tapi saya tidak tahu kapan tapi sekarang ini terbatas saja tidak mudah," ujar Zulkifli melansir Merdeka.

Ada pula wacana lain yaitu amandemen terbatas, namun menurut Zulkifli sulit untuk dilakukan, apalagi untuk amandemen secara menyeluruh. Karena, sulit mendapat persetujuan mayoritas anggota MPR.

"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini tidak setuju, ini tidak setuju, dua saja tidak setuju ya tidak bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," ungkap Zulkifli.

Baca juga: Bocoran Agenda ‘Wamil’ Singkat Kabinet Merah Putih Di Akmil Magelang, Tidur Di Tenda?

Johnny G. Plate pun menilai jika amandemen UUD 1945 berpeluang membahas masa jabatan eksekutif mulai dari presiden, gubernur hingga wali kota. Ia mengatakan tidak ada istilah amandemen terbatas tapi harus dilakukan secara menyeluruh.

"Masa jabatan presiden juga berhubungan, nanti perlu didiskusikan semuanya," kata Johnny. "MPR punya kewajiban untuk lakukan pendalaman menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,"

Dari sisi Gerindra sendiri, Sekjen Ahmad Muzani mengatakan jika kedua petinggi partai itu hanya ingin amandemen dilakukans ecara hati-hati karena menyangkut sesuatu yang penting untuk kehidupan di masyarakat.

"Kita sudah dengar semua dari pimpinan MPR bahwa kita akan melakukan amandemen itu dengan kecermatan dengan kajian dan masukan yang menyeluruh, komprehensif dari semua pimpinan partai. Semua anggota MPR termasuk dari semua elemen bangsa supaya amandemen ini menyempurnakan atas amandemen yang sebelumnya tersebut," ucapnya.

 

(rei)

Komentar
  • HOT !
    Kandidat Partai Demokrat (DP) Lee Jae Myung resmi terpilih sebagai presiden Korea Selatan pada 4 Juni 2025 setelah berbulan bulan gejolak politik yang dipicu oleh pemakzulan dan penggulingan lawan politiknya akibat upaya gagal menerapkan darurat militer....
  • HOT !
    Survey dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Yayasan Korea untuk Pertukaran Budaya Internasional menunjukkan bahwa K pop masih terus menjadi image paling dikenal dari Korea di kalangan penggemar budaya Korea secara global....
  • HOT !
    Keluarga korban kecelakaan pesawar Jeju Air akan menerima uang kompensasi sebesar 30 juta won (sekitar 300 juta rupiah) dari maskapai. Pemerintah Korea Selatan akan menambahkan 3 juta won (sekitar 30 juta rupiah), dan belum termasuk donasi....

BERITA PILIHAN

FAN FICTION
OF THE WEEK
Writer : Yomollayo
Cast : Min Yoongi, Cha Eunsung

BERITA POPULER

 
 
 
^
close(x)