DREAMERS.ID - Mobil dinas atau mobil kepresidenan yang di masa ini digunakan Presiden Joko Widodo memang masih menggunakan mobil Mercedes-Benz, lebih tepatnya tipe S 600 Guard. Namun mobil tersebut tidak akan pernah dijual bebas oleh pihak Mercedes-Benz.
Melansir Antara, hal ini dikonfirmasi oleh pihak Mercedes-Benz Indonesia dengan alasan karena mobil Mercedes-Benz S 600 Guard itu memiliki tingkat keamanan yang dikostumisasi di dalamnya, khusus dibuat untuk mobil kepresidenan.
"Selama ini kita hanya melayani goverment to goverment, kita yang membantu untuk spesifikasinya. kalau orang umum juga bisa beli nanti akan ada di mana-mana dong," kata Deputy Director Marketing Communication Mercedes-Benz Indonesia, Hari Arifianto.
Topik ini muncul karena menurut Hari, daya beli masyarakat Indonesia untuk kendaraan mewah cukup tinggi. Ia juga mengatakan jika kendaraan yang harganya mencapai puluhan miliar banyak beredar di jalanan umum di Indonesia.
"Karena kan mobil yang harga puluhan miliar juga banyak beredar di sini kan, karena mobil ini requirement nya juga khusus untuk kepala negara jadi kita tidak jual untuk umum," kata Hari.
Meski diakui ada konsumen yang memesan kendaraan yang hanya memiliki fitur anti peluru pun, pihak dari Mercedes-Benz harus melakukan survei yang sangat ketat agar nantinya tidak disalahgunakan. Plus, tidak sembarang orang yang memiliki keamanan yang canggih itu.
"Tidak juga sih ya, karena itu requirement nya sangat ketat, karena setiap pemesanan kendaraan itu pasti di audit. Jadi, mereka di survei sebelumnya jadi kita tidak bisa menjual mobil ke sembarang orang dan itu juga berlaku untuk kendaraan biasa," tegas Hari.
Kabar terakhir mengatakan Mobil Mercedes-Benz S 600 Guard telah tiba di kompleks istana negara itu. Lebih cepat dari perkiraan jadwal yang diumumkan sebelumnya. Mercedes-Benz sendiri enggan memberi lebih banyak informasi detail untuk spesifikasi mobil dinas tersebut karena menyangkut keamanan kepala negara.
"Bukan apa-apa yang kita khawatir adalah informasi ini tidak bisa dibuka ke publik karena kan menyangkut keselamatan dan keamanan kepala negara. Kita tentunya tidak mau ada kenapa-napa nantinya," tutur Hari.
(rei)
