DREAMERS.ID - Seperti yang sempat diumumkan sebelumnya, pihak BPJS tidak menanggung biaya pengobatan pasien positif virus corona atau COVID-19. Kini, pemerintah meminta BPJS untuk ikut menanggung penanganan pasien virus corona.
Via laman Kompas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika pemerintah kini tengah menyusun peraturan presiden untuk memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mengenai penjaminan oleh BPJS Kesehatan dalam penanganan pasien virus corona.
Perpres tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
"Seperti diketahui MA membatalkan perpres yang menyebabkan kondisi BPJS Kesehatan menjadi tidak pasti dari sisi keuangan. Rumah sakit yang merupakan institusi paling penting saat ini, menjadi yang paling mendapatkan tekanan, mendapatkan beban paling besar," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3).
"Kami akan menyusun perpres dalam rangka memberikan kepastian kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk mendukung langkah penanganan covid-19," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Baca juga: Pakar Singgung Indonesia Punya ‘Super Immunity’ Soal Infeksi Corona Dibanding Singapura
Sri Mulyani mengatakan jika sebenarnya pemerintah memiliki alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemik virus corona. Meski begitu, BPJS juga diminta turut serta memberikan jaminan dengan alasan agar akuntabilitas anggaran bisa dipertanggung jawabkan."Termasuk dalam penyelesaian pasien terdampak covid-19 di rumah sakit, Kementerian kesehatan sudah ada pos anggarannya, namun bergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya, serta BPJS untuk ikut cover, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga melakukan realokasi anggaran dari Kementerian/Lembaga, termasuk APBD. Realokasi anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di lapangan seperti alat pelindung diri, masker, hingga hand sanitizer.
"Banyak inisitif dari masyarakat untuk memberikan donasi, itu kami apresiasi, dari segi social capital luar biasa banyaknya, dan kami dari Kementerian Keuangan sangat menghargai dan berterimakasih atas inisiatif tersebut," ujar dia.
"Namun APBN, APBD dan BUMN tetap akan mengambil porsi pendanaan agar penanganan covid-19 betul-betul bisa dilaksanakan dan tidak menggunakan alasan tidak ada anggaran maka tidak bsia dilaksanakan," jelas Sri Mulyani.
(rei)
