DREAMERS.ID - Blue House akhirnya merilis pernyataan sebagai tanggapan atas aksi protes lewat petisi nasional yang ditanda tangani warga menuntut agar penayangan drama JTBC mendatang 'Snowdrop' dibatalkan. Drama ini diduga mengandung distorsi sejarah.
'Snowdrop' merupakan drama yang dibintangi Jung Hae In, Jisoo BLACKPINK dan Yoo In Na. Drama yang mengambil latar cerita di Seoul pada tahun 1987 ini dikabarkan telah menyelesaikan proses syuting dan akan tayang pada paruh kedua tahun ini.
Ketika bagian dari sinopsis mulai beredar secara online, kekhawatiran tentang potensi distorsi fakta sejarah muncul. Berdasarkan informasi yang beredar saat itu, pemeran utama pria adalah mata-mata yang telah menyusup ke gerakan aktivis, sementara karakter pria lainnya adalah pemimpin tim di Badan Perencanaan Keamanan Nasional (NSP).
Tahun 1987 adalah tahun kunci dalam gerakan demokrasi populer Korea Selatan yang mengarah pada pembentukan republik saat ini. NSP akan menjadi bagian dari rezim otoriter pada saat itu.
Dalam keterangannya, Blue House juga menyinggung drama SBS 'Joseon Exorcist' yang mengalami nasib yang sama. Drama ini bahkan dihentikan penayangannya secara total setelah menayangkan dua episode pertamanya saja.
"Ini adalah jawaban atas dua petisi nasional terkait "permintaan untuk menunda penayangan sebuah drama.
Dalam petisi penangguhan siaran 'Joseon Exorcist,' pemohon menyatakan bahwa drama tersebut mendistorsi sejarah dan terdiri dari konten dan layar yang menunjukkan penerimaan Proyek Timur Laut China dan meminta agar siaran ditangguhkan dan dicegah agar tidak terulang. Sekitar 240.000 warga menandatangani petisi
Pemohon dalam petisi berjudul Penangguhan pembuatan film 'Snowdrop' menyatakan, "Ini menghina gerakan demokrasi dan berusaha untuk memuliakan Badan Perencanaan Keamanan Nasional (NSP)," dan meminta untuk menghentikan syuting drama. Sekitar 220.000 warga menandatangani petisi.
Baca juga: Hampir Setahun, CEO Disney+ Korea Tanggapi Kontroversi Drama 'Snowdrop' di Forum Pemerintah
Pada tanggal 26 Maret, perusahaan penyiaran yang menayangkan 'Joseon Exorcist' memutuskan untuk membatalkan penayangan drama tersebut setelah mempertimbangkan parahnya distorsi fakta sejarah.Perusahaan penyiaran yang akan menayangkan 'Snowdrop' telah menyatakan, “Kontroversi saat ini dihasilkan dari informasi yang terpisah-pisah seperti sinopsis yang tidak lengkap dan bagian dari deskripsi karakter,” dan bahwa “ini bukanlah sebuah drama yang meremehkan gerakan pro-demokrasi atau mengagungkan menjadi mata-mata atau bekerja untuk NSP.” Drama ini saat ini sedang diproduksi.
Pasal 4 UU Penyiaran menjamin kebebasan dan independensi stasiun penyiaran atas program siaran dan menyatakan bahwa tidak mungkin mengatur atau mencampuri program siaran tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keterlibatan langsung pemerintah dalam karya kreatif terutama membutuhkan pendekatan yang cermat karena dapat melanggar kebebasan berekspresi.
Pemerintah menghormati upaya koreksi diri dan keputusan otonom yang dibuat di tingkat sipil oleh pencipta, produsen, atau konsumen terkait konten yang bertentangan dengan sentimen nasional.
Namun, siaran yang merusak tanggung jawab publik atas siaran atau melanggar peraturan, seperti distorsi sejarah yang berlebihan, memerlukan pertimbangan dari Komisi Standar Komunikasi Korea (KCSC).
Menurut kantor administrasi KCSC, hampir 5.000 keluhan telah diajukan oleh pemirsa mengenai (episode) 'Joseon Exorcist' yang sudah ditayangkan. Dikarenakan keterlambatan dalam pembentukan anggota KCSC kelima, review belum dilakukan, tetapi segera setelah panitia terbentuk, kami akan menetapkan agenda dan membahas apakah drama tersebut melanggar peraturan penyiaran atau tidak.
KCSC akan meninjau secara menyeluruh ketidakberpihakan siaran, sifat publik, dan faktor lain dari tanggung jawab publik melalui keluhan yang disampaikan oleh pemirsa dan pemantauan lebih lanjut.
Ke depan, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan para pencipta budaya dan seni serta warga agar berbagai diskusi tentang karya kreatif dapat berlangsung secara sehat. Kami berterima kasih kepada semua warga yang mengambil bagian dalam petisi nasional."
(bef)
