DREAMERS.ID - Persoalan makanan dan obat palsu serta kedaluwarsa memang tengah jadi perhatian pemerintah belakangan ini. Bahkan diduga, pihak rumah sakit juga ada yang terlibat dalam hal penerapan dan pendistribusian obat palsu ini.
Ada yang memang palsu di mana kandungannya tidak sesuai dengan fungsinya, ada juga yang diperpanjang masa kedaluwarsa dengan mengganti tulisan masa pakai. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, pemerintah berencana menerapkan sistem barcode.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah berencana menggunakan sistem barcode untuk obat-obatan yang beredar di masyarakat. Penggunaan sistem itu bertujuan untuk mencegah pemalsuan obat dan penggunaan obat kedaluwarsa.
"Ke depan, kami akan menggunakan sistem barcode di obat-obatan. Sehingga masyarakat bisa mengecek, ini obat palsu atau tidak, ini obat expired atau tidak," kata Puan mengutip CNN.
Baca juga: Marak Obat Palsu Kembali Beredar Disalurkan ke 197 Apotek Jabodetabek, Bagaimana Membedakannya?
Rencana ini masih akan dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama dalam mengawasi peredaran obat-obaan di masyarakat. Belum ada kelanjutan dan cara memeriksa agar masyarakat tidak bingung dalam ikut serta memeriksa keaslian obatnya.Solusi antisipasi lainnya yang siap dilakukan adalah penyuluhan dan sosialisasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Tindakan ini dilakukan menyusul penemuan bahan baku obat, kemasan dan produk obat siap edar ilegal dan palsu senilai Rp 30 miliar.
BPOM sendiri telah menetapkan satu tersangka terkait penemuan gudang obat tersebut di Balaraja, Banten, Jawa Barat. Tersangka berinisial R itu tengah disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
(rei)
