DREAMERS.ID - Kembalinya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye Pilkada mendapat beragam reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Dilansir dari Merdeka, beberapa anggota DPRD dari fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, dan PKB menolak rapat bersama Pemprov DKI dengan alasan Ahok kembali aktif menjadi gubernur dengan status terdakwa. Wakil ketua DPRD, Triwisaksanamengatakan kembalinya Ahok menjadi gubernur telah melanggar hukum.
Selain itu adanya hak angket di DPR menimbulkan perselisihan pendapat mengenai status keaktifan Ahok menjadi gubernur. "Hak angket di DPR menimbulkan satu dispute perselisihan pendapat apakah statusnya sudah boleh aktif atau masih non aktif karena Undang-Undang Pemda mengenai status terdakwa," ujarnya di gedung DPRD Jakarta, Jumat (17/2).
Baca juga: Wacana Premium Dihapus Namun Sulit Karena Mafia Migas, Ahok Setuju!
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyayangkan sikap DPRD Jakarta yang memboikot rapat dengan pemerintah provinsi DKI. Djarot menilai hal ini sarat kental dengan politik. "Kalau (menurut pandangan) saya ini lagi-lagi masalah politis," ujar Djarot seusai menghadiri pembukaan akademi futsal di gelanggang olahraga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2).Djarot menuturkan, alasan DPRD memboikot rapat sangat tidak masuk akal. Sebab, menurut Djarot, dalam rapat pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) tidak melibatkan gubernur secara langsung atau gubernur tidak hadir dalam rapat.
Sementara itu, Ahok di kesempatan yang berbeda menanggapi aksi boikot ini dengan santai. "Kamu ngomong sama DPRD saja. Santai saja lah," kata Ahok sambil tersenyum saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/2).
(fzh/Merdeka)
