DREAMERS.ID - Sejumlah pihak meminta kasus sindikat penyebar berita bohong berbau SARA dan kebencian, Saracen, diusut tuntas hingga kemungkinan dalang siapa di balik kelompok ini. Terlebih ketika pengakuan ketua Saracen, Jasriadi berbau politik.
Jasriadi mengaku jika kelompoknya itu melakukan pertemuan besar-besaran menjelang Pilkada DKI Jakarta sekitar 2016 lalu. Bahkan menurutnya, melansir Liputan6, ada media yang meliput kegiatan akbarnya itu.
"Silaturahmi akbar itu waktu Pilkada DKI. Itu pertemuannya saya nggak tahu persis, di situ ada ceramah cara memilih pemimpin. Tapi lebih detailnya saya lupa karena sudah lama," kata Jasriadi. "Itu sekitar bulan 6 (Juni) atau 7 (Juli) itu,"
Meski mengaku pertemuan itu tak ada kaitan dengan agenda Saracen, Jasriadi membeberkan jika anggota Saracen tersebut pertama kali bertemu saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Kebetulan, perkenalan mereka saat menjadi simpatisan salah sati pasangan calon presiden-wakil presiden yang gagal.
"Perkenalan kita di medsos, waktu itu kan ada pilpres 2014 kebetulan kita simpatisan salah satu calon yang gagal ya. Nah di situ kita kenal dengan yang seide, dan dari situ setiap yang seide ya kita kenal," tandas Jasriadi.
Baca juga: Tersebar Hoax Ratu Elizabeth Meninggal Dunia
Memang Jasriadi enggan menyebut dari simpatisan paslon yang mana, namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti ada calon dalam pemilihan legislatif, kepala daerah (Pilkada) hingga pilpres terbukti menyebarkan ujaran kebencian, harus didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)."Seluruh parpol (partai politik) termasuk pemerintah harus mendorong (kepolisian) untuk mengusut tuntas siapakah di belakang kelompok ini? Apakah hanya urusan bisnis semata, termasuk siapa yang memesan berita yang mengujar kebencian berkaitan dengan SARA, fitnah. Ini harus kita berantas," ujar Tjahjo.
"Terkait pilkada, pileg, pilpres, juga harus jadi momentum baik untuk KPU dan Bawaslu dalam kontrol, pengawasan DPR siapa pun pasangan calon yang mengumbar kebencian, hujat, ujaran, dan fitnah harus ditindak tegas. Harus ada adu program, adu konsep," kata Tjahjo.
"Kalau nggak (ditindak tegas), akan merusak mekanisme demokrasi kita karena syarat pileg, pilpres, pilkada sukses itu tingkat partisipasi politik baik, tidak ada politik uang dan tidak ada kampanye yang menyesatkan, menghujat, berbau fitnah,"
(rei)
