DREAMERS.ID - Sejak dua tahun lalu, salah satu menteri wanita di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ditolak untuk menghadiri rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan DPR, bahkan dengan mitra kerjanya, Komisi VI.
Melansir Suara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendapat larangan tersebut sejak panitia khusus angket Pelindo II DPR mengeluarkan rekomendasi pada Desember 2015. Menurut pengamat, ada kepentingan lain dari penolakan tersebut. Terlebih, PDI-P yang paling gencar memberi penolakan.
“Mungkin ada yang tidak ketemu dengan PDIP-nya. Artinya ada yang tidak deal, ada yang tidak menguntungkan PDIP selama Rini menjadi menteri BUMN. Karena PDIP ini yang ngotot melarang Rini,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Pangi Sarwi.
“Aneh sekali, ini kan bentuk sikap politik yang cukup memalukan ini tidak baik diteruskan. Kalau Rini dilarang atau dijegal istilahnya nggak boleh (ke DPR) itu alasannya apa ngelarang orang. Jangan sampai PDIP nggak dapat proyek kemudian larang menteri,” katanya.
Baca juga: Resmi, Menhan Prabowo Sandang Bintang 4 Di Pundaknya
Meski tidak ada kejelasan lebih lanjut dari DPR, Pangi berharap lembaga legislatif itu bisa segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Karena idealnya, ada komunikasi yang baik antara DPR dan eksekutif agar kebijakan yang nantinya diambil tidak membebani masyarakat.Pangi juga meduga Menteri Rini tidak ikut di-reshuffle oleh Jokowi jika ada lagi perombakan kabinet. Alasannya, Rini dinilai sebagai andalan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Pansus angket Pelindo II menyerahkan rekomendasi ke rapat paripurna DPR pada 23 Desember 2015, salah satu poinnya meminta Presiden memberhentikan Rini dari jabatan menteri BUMN. Sembilan dari 10 fraksi di Komisi VI sebenarnya bersedia raker dengan Rini, namun Fraksi PDI Perjuangan yang masih menolak.
(rei)
