DREAMERS.ID - Rekonsiliasi atau pertemuan antara dua kandidat calon presiden di Pemilu 2019 lalu, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto diharapkan oleh banyak pihak. Namun ternyata ada indikasi sejumlah pihak yang tak ingin momen damai itu terjadi.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan jika ada kelompok yang tak ingin Jokowi dan Prabowo melakukan upaya rekonsiliasi. Ia pun menambahkan, kelompok yang tak setuju tersebut memaksakan diri untuk turun ke jalan saat sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Kamis besok.
"Kita mensinyalir ya, ada bahwa proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima itu. Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan," kata Moeldoko
Melansir Liputan6, Moeldoko menduga kelompok-kelompok yang tak menginginkan rekonsiliasi itu terjadi memiliki agenda dan kepentingan lain. Namun ia mengaku telah mengetahui dan memetakan kelompok-kelompok tersebut.
Baca juga: Inilah Upaya Maksimal Pemerintah Dalam Menangani COVID-19 yang Disebutkan Moeldoko
"Mungkin punya agenda lain. Kita sudah tahu itu, siapa-siapa sudah tahu. Kelompok mana saja sudah kami petakan. Mapping semuanya," ujar Moeldoko. "Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis,"Sebelumnya, dikatakan ada 10 elemen masyarakat yang akan menggelar aksi di sekitar Monas jelang putusan sidang sengketa Pilpres. Namun Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, massa aksi tidak diizinkan menggelar demonstrasi di sekitar maupun depan Gedung MK.
Mereka hanya diperbolehkan menggelar aksi di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat atau sekitar Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Karena dilanjutkan Dedi, situasi di MK kini telah kondusif. Namun aparat keamanan tetap disiagakan dan ditegaskan jika personel keamanan yang langsung berhadapan dengan massa tidak dilengkapi senjata api dan peluru tajam.
(rei)
